Pembelian Su-35 Masih Tunggu Keputusan AS

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan pemerintah belum bisa memastikan untuk membeli 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia.

Ia mengatakan pemerintah masih menunggu Amerika Serikat untuk membebaskan ancaman berupa sanksi terhadap negara-negara yang ingin membeli Alutsista dari negara Rusia.

"Makanya kita menunggu, sanksi itu masih bersifat general, juga ada pernyataan bahwa sangat besar kemungkinan (bisa dibebaskan)," ujar Wiranto, saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/8).

Pada Agustus 2017, Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Kebijakan itu bertujuan untuk memberikan sanksi kepada negara-negara yang membeli alutsista dari Rusia.

Meski demikian, Wiranto yakin Pemerintah AS akan memberikan keringanan bahkan pmbebasan sanksi kepada Indonesia meski tetap ngotot membeli Sukhoi dari Rusia.

Keyakinan itu didasari atas pernyataan Menteri Pertahanan AS James Norman Mattis pada Juli lalu telah bersikap untuk meminta Kongres AS memberikan keringanan atas sanksi yang diberikan kepada tiga negara yakni Indonesia, India dan Vietnam.

"Makanya kita tunggu dulu, karena ada tiga negara yang bisa dilepaskan dari sanksi itu, antara lain Indonesia, India dan Vietnam, Kalau nekat (membeli) tapi ada sanksi bagaimana? Dipikirkan enggak akibatnya?" ujar Wiranto.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia berencana akan membeli 11 unit pesawat tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia untuk menggantikan jet tempur F5 dengan total nilai US$1,14 miliar pada pertengahan tahun lalu.

Pembelian dengan skema imbal beli dengan Rusia itu, lengkap dengan hanggar dan persenjataannya.

Imbal beli 11 Sukhoi itu terealisasi setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BUMN Rusia, Rostec, dengan BUMN Indonesia PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Resources