Sabtu, Juli 21, 2012

Imparsial Kritik Keras Pembelian Tank Leopard

The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) meminta agar pembelian 100 tank tempur utama (MBT-Main Battle Tank) Leopard dari Jerman dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.

Poengky Indarti, Direktur Eksekutif Imparsial mengatakan, pemerintah dan parlemen harus berhati-hati dan cermat dalam menetapkan alokasi anggaran untuk pertahanan.

"Pembelian alutsista (alat utama sistem senjata) harus didasarkan pada kebutuhan obyektif pertahanan Indonesia, bukan pada kebutuhan politik," kata Poengky di Jakarta, Kamis (19/7).
tank Leopard
Tank Leopard

Menurut Poengky, tidak ada alasan urgensi dalam pembelian tank Leopard saat ini. Poengky menduga rencana pembelian tank Leopard ini dimaksudkan hanya untuk mencari keuntungan segelintir kelompok dan elit pemerintah. "Transparansi dan akuntabilitas sektor pertahanan masih perlu dipertanyakan," katanya.

Namun, menurut Poengky, memperkuat peralatan tempur darat masih harus ditingkatkan. Tapi pemerintah harus memperhatikan geografi, infrastruktur, strategi dan doktrin pertahanan Indonesia. Akan lebih baik jika pemerintah meningkatkan kekuatan militer untuk jenis tank medium dan kavaleri ringan.

"Hal ini sejalan dengan keinginan industri pertahanan dalam negeri yang juga akan mengembangkan pembuatan tank menengah dan ringan bekerjasama dengan negara lain," kata Poengky, merujuk PT.Pindad sebagai kekuatan industri pertahanan nasional.
"Poengky menduga rencana pembelian tank Leopard ini dimaksudkan hanya untuk mencari keuntungan segelintir kelompok dan elit pemerintah"
Dalam pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kanselir Jerman Angela Merkel Selasa (10/7), salah satunya membahas rencana pembelian 100 unit MBT Leopard. Presiden Yudhoyono mengatakan, Indonesia selama 20 tahun tidak pernah memodernisasi senjata dan elemen pertahanan.

Anggaran dipersiapkan untuk membeli 100 tank Leopard adalah 280 juta dolar.

Kritik tajam Imparsial terhadap rencana pemerintah untuk membeli tank Leopard Jerman berbuntut panjang. Al A'raf, Direktur Program Imparsial, yang juga adalah dosen di Universitas Pertahanan, telah dilarang mengajar. Menurut Al A'raf, larangan tersebut terkait dengan pemuatan tulisan di rubrik Opini di salah satu media cetak nasional. Al A'raf menuding, rencana pembelian Leopard merupakan kesalahan penempatan prioritas anggaran pertahanan.


Sumber: Imparsial