Pembelian PKR dari Belanda Tuai Kritikan

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Pembelian Persenjataan mengkritik Kementerian Pertahanan perihal pembelian kapal perang tipe Perusak Kawal Rudal (PKR) dari Belanda. Kritikan terkait mahalnya harga yang ditawarkan Belanda di saat galangan kapal Orisonte Sistem Navali, Italia, juga menawarkan kapal sejenis namun lebih menguntungkan. Namun kritikan ini tidak direspon Kemenhan. Diketahui, Kemenhan sudah memesan PKR ini dari galangan kapal Damen Schelde, Belanda, pada 2012 seharga US$ 220 juta, namun tidak dilengkapi pesenjataan.

Galangan kapal dari Italia menawarkan harga jual yang sama dengan Damen schelde dan telah termasuk peluncur rudal, torpedo maupun radar, seperti yang diungkapkan Poengky Indarti mewakili Koalisi Masyarakat Sipil.

"Bahkan pihak Italia bersedia membangun kapal 100% di galangan PT PAL Surabaya. Entah mengapa dari tiga penawaran, termasuk Rusia, Justru tawaran Belanda yang disetujui. Bahkan, pada tahun 2013 akan diadakan kontrak pembelian kedua," ujar Poengky.

Sepintas lalu, tawaran dari Belanda yang menawarkan 25% pengerjaan dari nilai kontrak terlihat lebih menguntungkan Indonesia. Namun menurut Poengky, dalam kenyataan PT PAL, sesudah kontrak ditandatangani, hanya mendapat pekerjaan senilai 3% nilai kontrak. Kondisi itu membuat PT PAL merugi. Apalagi, PT PAL harus menutup layanan usaha dry dock selama delapan bulan demi proyek PKR Belanda tersebut. Mereka juga tidak mendapat bayaran atas penggunaan dry dock tersebut.
 
Selain itu, untuk melengkapi PKR dari Belanda tersebut dengan peluncur rudal dan terpedo, dibutuhkan tambahan biaya US$ 75 juta. Pembelian dari Belanda seperti membeli Tank tanpa meriam. Tawaran pihak Italia pun menjanjikan PT PAL mendapat 15% pengerjaan dari nilai kontrak.
Poengky menambahkan.

Belanda memang lebih unggul dibandingkan pesaing lain karena mereka paham cara patgulipat di Indonesia

Menanggapi kritikan tersebut, Sekjen Kemhan Marsekal Madya Eris Heryanto, menyanggah pihak Indonesia dirugikan dalam pembelian PKR tersebut. "Kita mengirim 250 tenaga kerja PT PAL ke Belanda. Itu sudah termasuk dalam nilai kontrak. Tidak benar PT PAL hanya mendapat pengerjaan senilai 3%. Para teknisi Indonesia turut bekerja di Belanda dan mendapat transfer teknologi," ujar Eris seusai pertemuan General border Commitee RI-Malaysia di Jakarta.
 

Eris menegaskan, pemilihan Damen Schelde sudah sesuai prosedur Lelang. Dari tawaran Rusia, Italia, dan Belanda, pihak Damen lebih unggul sehingga dipilih. Kemhan memang akan mengeluarkan biaya tambahan untuk melengkapi rudal dan Terpedo setelah kapal selesai. Hal ini wajar dan sesuai prosedur.

Di lain pihak, Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menenggarai kontrak pembelian PKR kedua dan ketiga dengan cara yang sama diduga merugikan Indonesia dan hanya menguntungkan segelintir orang. Bahkan, pihaknya mendengar dari PT PAL dan TNI AL pun ada keberatan terhadap pembelian PKR dari Belanda tersebut. 

Pembelian PKR dari Belanda tersebut sejak semula sudah dicermati DPR dan ada keganjilan. "Kami, sesudah masa reses, akan memanggil Kemhan pada Januari 2013. Belanda memang lebih unggul dibandingkan pesaing lain karena mereka paham cara patgulipat di Indonesia," kata Hasanuddin.

Sumber : Kompas Cetak